PALEMBANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Gabungan Pemuda Peduli Sumsel (GPP-Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan korupsi pada proyek pengadaan alat peraga praktik SMK Tahun Anggaran 2024.
Proyek tersebut disebut memiliki nilai pagu mencapai Rp 49,94 miliar yang bersumber dari APBD Sumatera Selatan. Para demonstran menilai proses pengadaan bernilai besar itu sarat kejanggalan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Ketua Umum GPP-Sumsel, M. Kholik, dalam orasinya meminta Kejati Sumsel membuka proses penyelidikan secara transparan, khususnya terkait tender dan kesesuaian spesifikasi alat dengan kontrak.
“Kami menduga adanya mark-up harga dan spesifikasi barang yang tidak sesuai. Bahkan terdapat indikasi keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan. Kami sudah kantongi data awal, proyek ini sangat rentan menjadi lumbung korupsi,” tegas Kholik.
Sementara itu, Koordinator Aksi Obie menilai proyek pengadaan alat praktik SMK memiliki dampak langsung pada mutu pendidikan vokasi. Jika terjadi penyimpangan, kata dia, siswa SMK akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Ini proyek strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau alat praktiknya tidak layak karena dikorupsi, maka masa depan pendidikan kejuruan dipertaruhkan,” ujarnya.
Obie juga menegaskan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar apabila dalam waktu 7 x 24 jam tidak ada langkah konkret dari APH untuk memulai proses penyidikan.
Dalam aksi tersebut, GPP-Sumsel juga menyerahkan dokumen berisi data awal dan dugaan temuan mereka kepada Kejati Sumsel sebagai bahan laporan resmi. Mereka berharap laporan itu diproses secara profesional dan tidak tebang pilih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Sumsel belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dan tuntutan para demonstran.
