Batam – Penertiban sejumlah tempat hiburan malam di Kota Batam kembali menyisakan tanda tanya besar. Dalam operasi gabungan terbaru yang dilakukan Bea Cukai Batam dan Imigrasi, dua klub malam papan atas digerebek terkait temuan minuman beralkohol tanpa cukai serta pemeriksaan intensif terhadap keberadaan warga negara asing (WNA).
Namun, di tengah upaya penegakan hukum tersebut, perhatian publik tertuju pada satu nama: First Club. Tempat hiburan yang dikenal ramai oleh wisatawan dan ekspatriat itu justru tidak tersentuh sama sekali oleh pemeriksaan aparat, meskipun berada dalam kategori yang sama dengan lokasi lain yang diperiksa.
https://vt.tiktok.com/ZSyacbNGg/
Warga dan penggiat sosial mempertanyakan dasar prioritas aparat dalam melakukan razia. Pasalnya, operasi sebelumnya menyebutkan bahwa seluruh tempat hiburan malam dengan potensi pelanggaran serupa akan menjadi sasaran pemeriksaan. Faktanya, First Club tetap beroperasi tanpa kendala, seolah tidak masuk daftar operasi.
“Kalau operasi ini bertujuan menindak minuman ilegal dan keberadaan WNA tanpa izin resmi, kenapa hanya beberapa lokasi disasar? Apa bedanya First Club dengan yang lain?” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Tidak hanya masyarakat, sejumlah aktivis antikorupsi juga mendesak aparat Bea Cukai dan Imigrasi bermain transparan dalam tindakan penegakan hukum ini. Mereka menilai penindakan yang tidak merata dapat memunculkan dugaan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, pejabat dari Bea Cukai Batam maupun Kantor Imigrasi belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan First Club tidak diperiksa dalam operasi gabungan tersebut. Padahal, pemberian klarifikasi menjadi penting guna menghindari spekulasi negatif publik.
Jika memang ada pelanggaran, publik menuntut agar seluruh tempat hiburan malam diperlakukan setara dalam penegakan hukum. Jangan sampai langkah operasi yang seharusnya bertujuan menjaga ketertiban, justru menimbulkan kecurigaan adanya tebang pilih di baliknya.
Masyarakat kini menunggu keberanian instansi terkait untuk membuka fakta dan menunjukkan komitmen bahwa penegakan hukum di Batam tidak bisa dibeli dan tidak tebang pilih.
